Tugas Pokok dan Fungsi Sat Intelkam

Sat Intelkam adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres.

Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan / membina fungsi Intelejen bidang Keamanan, termasuk persandian, dan pemberi pelayanan dalam bentuk Surat izin / Keterangan yang menyangkut Orang Asing, Senjata Api & Bahan Peledak, kegiatan social / Politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan / pengamanan dan pelaksanaannya.

Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Sat Intelkam, disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres.

Sat Intelkam terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, serta sejumlah Unit diantaranya :

  1. Urusan Pembinaan Operasi disingkat Urbin Ops
  2. Urusan Sandi bertugas melaksanakan giat Persandian
  3. Urusan Yanmin bertugas melaksanakan Pelayanan Administrasi
  4. Unit Opsnal :
  • Unit Bidang Sosial Ekonomi
  • Unit Bidang Sosial Budaya
  • Unit Bidang Keamanan
  • Unit Bidang Politik
  • Wasendak (Pengawasan Senjata dan Bahan Peladak)
  • POA (Pengawasan Orang asing)

 

Tugas Pokok

  • Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakn deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.
  • Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bedang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra Intelijen;
  • Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelakasanaan tugas Polri.

 

Fungsi

Penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial.

 

 

SYARAT PEMBUATAN SKCK :

 

  • Foto copy kartu tanda penduduk
  • Foto copy kartu keluarga
  • Fotocopy akte kelahiran
  • Rumus sidik jari
  • Pas foto 4x6 ( 6 lembar)

 

MEKANISME PEMBUATAN SKCK : 

  • Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya dengan melengkapi persyaratan dan daftar pertanyaan permohonan SKCK
  • Setelah diterima di Loket,petugas akan melakukan pencatatan dan identitas pemohon
  • Apabila pemohon belum memiliki rumus sidik jari, maka akan dilakukan pengambilan sidik jari oleh fungsi reskrim ( identifikasi / inafis )
  • Dilakukan penelitian kesesuian / kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya  catatan kepolisiann pemohon
  • Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses  dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
  • Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal
  • Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon

 

 

BIAYA  PNBP SKCK :

  • PP NO. 60 TAHUN 2016 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri ( Pengganti PP NO. 50 Tahun 2010 ) Biaya pembuatan SKCK RP. 30.000,00 ( Tiga Puluh Ribu Rupiah )

 

SYARAT PELAYANAN PERIZINAN :

 

  • Proposal kegiatan
  • Ijin tempat 
  • Ijin / rekomendasi instansi terkait subtansi kegiatan
  • Rekomendasi polsek setempat